Dilema Sekolah Standar Nasional (SSN) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)


Globalisasi yang melanda dunia membawa berbagai konsekuensi logis bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Aspek sosial, politik, budaya dan ekonomi menjadi imbas munculnya makhluk bernama globalisasi ini. Dunia pendidikan pun tidak mau kalah. Sebagai upaya mewujudkan kualitas pendidikan nasional, lembaga pendidikan pun diharuskan untuk menyesuaikan diri seiring datangnya kekuatan besar globalisasi.

Substansi pendidikan nasional hampir selalu diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan pasar global ditingkat internasional. Indikator kualitas pendidikan juga diarahkan untuk menyesuaikan kondisi global. Salah satu indikasinya adalah mengukur kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu negara. Globalisasi kemudian identik dengan westernisasi, negara barat sebagai kiblat kemajuan, seolah-olah negara timur yang ingin maju harus mengadopsi inovasi yang dihasilkan negara barat.

Sejalan dengan itu, dunia pendidikan di Indonesia mulai bermunculan sekolah-sekolah yang mengaku bertaraf internasional, sekolah nasional plus, dan sekolah internasional. Memang sah-sah saja mengaku berlabel sekolah seperti itu, tetapi apakah sudah sesuai dengan referensi yang diharapkan pemerintah. Apakah sekolah bertaraf internasional dan nasional plus itu memang kualitasnya lebih baik dari sekolah bertaraf nasional atau hanya bertarif internasional? Bagaimana dengan outputnya, apakah masih ada rasa nasionalisme dari mereka yang telah dibentuk karakternya di sekolah yang berlabel seperti itu? Untuk menetralisir masalah yang ada. Berikut sedikit analisis yang mungkin bermanfaat.

Ada lima macam sekolah di Indonesia yaitu sekolah potensial, sekolah standar nasional, rintisan sekolah bertaraf internasional, sekolah bertaraf internasional, dan sekolah internasional. Pertama sekolah potensial yaitu sekolah yang masih relatif banyak kekurangan/kelemahan untuk memenuhi kriteria sekolah yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam UUSPN Tahun 2003 pasal 35 maupun dalam PP Nomor 19 Tahun 2005. Kedelapan SNP tersebut adalah standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar tenaga pendidik dan kependidikan, standar manajemen, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Ditegaskan dalam penjelasan PP Nomor 19 Tahun 2005 pasal 11 ayat 2 dan 3 bahwa kategori sekolah potensial adalah sekolah yang belum memenuhi (masih jauh) dari SNP.

Kedua, sekolah standar nasional (SSN) adalah sekolah yang sudah atau hampir memenuhi SNP (standar nasional pendidikan), yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar tenaga pendidik dan kependidikan, standar manajemen, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Sekolah standar nasional dikatakan berhasil apabila memiliki dokumen Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan (KTSP) secara lengkap, memiliki perangkat pembelajaran yang lengkap mulai dari silabus, rencana proses pembelajaran (RPP), prosem dan prota untuk kelas yang ada di sekolah itu dan tentunya untuk semua pelajaran. Menerapkan pembelajaran kontekstual untuk semua mata pelajaran Rata-rata pencapaian ketuntasan mencapai 75% dan rata-rata Nilai UAN 6.75. Sekolah memiliki fasilitas yang memadai (laboraturium computer, laboraturium bahasa, laboraturium IPA dan perpustakaan). Untuk tenaga pengajarnya 75 % minimal berpendidikan S-1 pada tahun ke-3 dan Penguasaan kompetensi, 50% guru bersertifikat kompetensi. Rasio jumlah rombongan belajar dan jumlah kelas 1 : 1 (tidak boleh double shift). Jumlah siswa perkelas maksimal 35 untuk semua kelas (kelas 1, 2 dan 3). Rata-rata mengajar guru berkisar antara 18 – 20 jam. Kegiatan ekstrakurikulernya menunjukkan peningkatan. Sekolah memiliki program peningkatan kinerja profesional guru dan tenaga kependidikan lainnya. Ruang kelas, laboratorium, kantor dan KM/WC serta taman sekolah bersih dan terawat. Memiliki telepon dan akses internet pada laboraturium komputer, guru, dan kepala sekolah. Sudah melaksanakan secara konsisten aspek-aspek dalam manajemen berbasis sekolah (otonomi/kemandirian, keterbukaan, kerjasama, akuntabilitas dan substansibilitas) yang terakhir, sudah melaksanakan sistim penilaian yang komprehensif (ulangan harian, UTS, UAS, ulangan kenaikan kelas) dengan teknik penilaian yang variasi (sesuai PP 19 tahun 2005).

Ketiga, rintisan sekolah bertaraf internasional adalah suatu program pendidikan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pasal 50 ayat 3, yang menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.78 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan RSBI. Sekolah yang menyandang gelar RSBI ini nantinya akan berubah statusnya menjadi SBI (Sekolah Berstandar Internasional).

Keempat, Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) atau Internationally Standardized School (ISS) merupakan salah satu inovasi pendidikan terbentuk akibat banyaknya sekolah-sekolah yang pada tahun 90an menggunakan identitas internasional tetapi tidak jelas kualitas dan standarnya. Saat itu, belum ada payung hukum yang mengatur penyelenggaraan sekolah internasional. Banyak orang tua yang mampu menyekolahkan anaknya keluar negeri. Atas dasar itulah pemerintah mulai merintis sekolah bertaraf internasional. Untuk menuju ke SBI ada tahapan yang harus dilalui oleh sekolah-sekolah reguler, yaitu harus melalui tahap menjadi SSN (Sekolah Standar Nasional) untuk SD dan SMP, atau SKM (Sekolah Kategori Mandiri) untuk SMA dan SMK, kemudian meningkat ke RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional), dan baru ke SBI (Sekolah Bertaraf Internasional). Namun SBI harus memiliki plus atau kelebihan-kelebihan bertaraf internasional. Disamping menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa pengantar di sekolah, SBI juga mewajibkan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar pada mata pelajaran tertentu, maka SBI juga sering disebut sekolah Bilingual Boarding School.

Dan yang terakhir adalah sekolah internasional. Sebelum ditetapkannya PP 17/2010 dan Permendiknas 18/2009 sekolah internasional adalah sekolah asing yang didirikan dan diselenggarakan oleh suatu yayasan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangan Indonesia, untuk keperluan pendidikan dan pengajaran terutama bagi anak-anak warga negara asing bukan anggota perwakilan diplomatik/konsuler sesuatu negara lain di Indonesia yang berada langsung di bawah pengawasan Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah ditetapkannya PP 17/2010 dan Permendiknas 18/2009, sekolah Internasional menjadi Satuan Pendidikan Bersama, yakni satuan pendidikan hasil kerjasama antara lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau diakui di negaranya dan satuan pendidikan di Indonesia yang terakreditasi A.

Berdasarkan pembagian standar dari pemerintah tersebut, kita melihat bahwa begitu banyak syarat–syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan sekolah yang unggul dan kompeten. Faktanya, untuk sekolah standar nasional sendiri, yaitu SMA Negeri 2 mengaku masih belum sempurna menjadi sekolah berstandar nasional sesuai kriteria pemerintah. Ketidaksempurnaan itu umumnya ditemukan pada tenaga pendidiknya dan fasilitasnya. Seperti yang dikemukakan Bapak Arsad, wakil kepala sekolah bidang kurikulum SMA Negeri 2 Medan, “Disini kami tidak kekurangan guru, hanya saja ada satu guru yang mengajar dua bidang studi yaitu sejarah dan sosiologi. Hal itu disebabkan tidak adanya guru lulusan sosiologi meskipun guru–guru disini kurang lebih 75% sudah berpendidikan S1. Bisa dibilang sekolah kami sudah 85% dari SSN”.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Drs. Hasan Basri M.M, “Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang ada di Medan yaitu SMA Negeri 1 Medan, Safiatul, Al Azhar, SMP Negeri 1, dan SMK Kebangsaan”. Maka dari itu, sampel yang kami pilih adalah SMA Negeri 1 Medan. Namun, setelah diklarifikasi ternyata kepala sekolah yang bersangkutan sulit ditemui. Informasi pun didapat hanya dari siswanya. Samuel kelas XII mengatakan, “RSBI terbentuk pada tahun 2009, tak banyak yang berubah dari SSN menjadi RSBI di sekolah kami, hanya dari segi fasilitasnya saja, yaitu ruangan full AC, dan sistem pengajaran yang menggunakan LCD.” Ditemui ditempat yang berbeda, Riri siswi kelas X mengatakan, “buku yang kami pakai sama dengan sekolah lain, masih menggunakan kurikulum KTSP. Terkadang guru memakai bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam mengajar juga ada pertukaran guru dari luar negeri.” Timbul pertanyaan, lalu bagaimana dengan kurikulumnya? “SMA Negeri 1 memakai kurikulum pendidikan nasional namun mengadopsi kurikulum dari Cambridge university juga” tutur Drs. Hasan Basri. RSBI sendiri mendapatkan anggaran lebih banyak dari sekolah sekolah lain tetapi diknas memperbolehkan mengutip sumbangan dari orang tua siswa.

Banyak sekolah swasta yang mengaku sebagai sekolah nasional plus, seperti Prime One School. Hal ini menimbulkan wacana baru didunia pendidikan. Banyak orang yang menganggap sekolah nasional plus hanya bertarif plus saja. Tanpa sungkan guru Prime One School, Rico yang kami temui mengatakan, “Untuk Sekolah Dasar saja uang sekolahnya satu juta lima ratus rupiah per bulan”. Dari pernyataan tersebut secara logika tidak salah kalau masyarakat berpendapat demikian. Berikut yang disampaikan Fauziah Khairani Lubis,S.S.,M. Hum selaku direktur akademik, “Sekolah kami sekolah nasional plus, kami memakai dua kurikulum, dari diknas dan mengadaptasi kurikulum dari Singapura dan British. Akreditasi kami tentatif A dan B. Bahasa yang kami gunakan yaitu bahasa Inggris kecuali dalam mata pelajaran tertentu. Raport dan ijazah yang dikeluarkanan ada dua, yaitu nasional dan internasional tujuannya agar siswa kami bisa aman melanjutkan studi keluar. Tenaga pengajar disini berkompeten, terdiri dari warga pribumi dan warga asing. Untuk pelajaran PKn, sejarah, dan geografi, kami tidak hanya mematok dari Indonesia saja tetapi juga dari luar negeri” Sementara menurut pemerintah mereka sedang mengajukan diri sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Karena dari pemerintah sendiri tidak ada terminologi yang mengatakan seperti itu.

Sejalan dengan itu, RSBI yang tentunya akan menjadi Sekolah Bertaraf Internasional  sedang giat giatnya dilancarkan oleh pemerintah untuk perbaikan kualitas sekolah disetiap kabupaten/kota. Belum lagi ada sekolah yang berlabel internasional padahal belum tentu sesuai standarnya. Di Medan, sekolah bertaraf internasional dan sekolah internasional belum ada. Hal ini dipertegas oleh Drs. Hasan Basri M.M, “sejauh ini belum ada sekolah bertaraf internasional maupun sekolah internasional, tetapi rintisan sekolah bertaraf internasional itu banyak”. Tindakan pemerintah itu terkesan seolah-olah RSBI dan SBI adalah segalanya. Pemerintah hanya terfokus pada perbaikan mutu di sekolah standar nasional hingga menjadi RSBI atau SBI. Apakah itu bisa dikatakan sebagai perbaikan kualitas pendidikan? Faktanya, masih banyak sekolah-sekolah di daerah terpencil yang masih sangat jauh dari standar nasional apalagi untuk menjadi RSBI, rasanya tidak mungkin. Upaya pemerintah dinilai belum maksimal karena masih belum meratanya perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia.

Meskipun di Medan belum terdapat Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Namun, jenjang pembentukan kearah SBI telah ada yaitu RSBI tadi. SBI dianggap lebih bermutu dari pada sekolah yang berstandar nasional. Hal ini tentunya akan menimbulkan masalah bukan hanya dalam sistem atau prosedur sekolah yang berlaku untuk sebuah sekolah berstandar internasional dan nasional plus tetapi, lebih pada substansi karakter kebangsaan sebagai warga negara indonesia yang dikhawatirkan akan memudar. Jiwa nasionalisme peserta didik lama-lama akan tergerus jika di sekolah berstandar internasional maupun sekolah nasional plus hanya mengajarkan sedikit materi pelajaran PKn, Sejarah dan geografi Indonesia. Rico, selaku guru Prime One School, mengatakan, “Dari TK mereka memang sudah diajarkan memakai bahasa Inggris”. Umumnya anak anak yang menggunakan bahasa Inggris pada kesehariannya lama kelamaan akan melupakan bahasa Indonesia. Bahkan ada salah satu sekolah yang jarang melaksanakan upacara bendera. “Kami mengadakan upacara bendera dua kali sebulan” tutur Fauziah Khairani Lubis,S.S.,M. Hum selaku direktur akademik Prime One School. Hal ini tentunya akan melunturkan semangat nasionalisme jika sejak dini karakternya dibentuk berdasarkan pemikiran luar. Mereka yang belajar di sekolah SBI biasanya ingin melanjutkan studi ke luar negeri. Jika keseluruhan dari mereka melanjutkan studi keluar, bagaimana dengan Indonesia? Kenapa mereka lebih memilih studi keluar? Bukankah kualitas Universitas di Indonesia sama bagusnya dengan universitas luar. Hal ini mungkin sudah terjawab dari pernyataan sebelumnya, “Lunturnya nasionalisme mereka”.

Berdasarkan pertimbangan diatas, RSBI (sekolah nasional plus) atau SBI seolah-olah pilihan terbaik bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya disitu. Mereka beranggapan anaknya dapat dididik menjadi lebih baik dibandingkan di sekolah standar nasional. Padahal sebenarnya ada juga sisi negatif dari RSBI (sekolah nasional plus) atau SBI seperti yang diuraikan di atas tadi. Namun, semuanya kembali pada pribadi masing masing, karena apapun keputusannya merupakan pilihan hidup.

Advertisements

Uang Kuliah Tunggal, PERLUKAH?


Belum lekang ingatan tentang kontroversi ujian nasional, kini masyarakat Indonesia khususnya mahasiswa kembali dikagetkan dengan kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Universitas Negeri Medan sebagai salah satu pilar pendidikan mendapati gilirannya untuk mensosialisakan uang kuliah tunggal kepada mahasiswa Jumat, 24 Mei 2013 di auditorium. Kegiatan ini disosialisasikan oleh rektor unimed dan berlangsung selama satu jam per sesi yang diikuti 2 fakultas. Banyak civitas akademik yang hadir di acara ini. Bukan hal yang baru, beberapa perguruan tinggi memang sudah menerapkan kebijakan ini walau Dirjen Dikti mengetuk palu secara resmi untuk tahun akademik 2013/2014. Hal ini senada seperti yang dituturkan bapak Prof.Dr.H.Ibnu Hajar Damanik M.Si selaku rektor Unimed “Beberapa universitas sudah menerapkan kebijakan ini, tetapi dengan nama yang berbeda”. Bapak Pembantu Rektor III Prof. Dr. Binner Ambarita M.Pd ditemui di tempat yang sama juga mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mengelak dari kebijakan ini karena ini sudah ketetapan dari kemendikbud. Itu artinya UKT memang harus diterapkan dalam waktu dekat di seluruh PTN di Indonesia.

UKT merupakan kebijakan yang mengatur tentang regulasi seluruh pembayaran uang kuliah yang dibebankan kepada masyarakat untuk diringkas menjadi satu kali pembayaran tiap semester hingga lulus. Dasar hukum UKT sendiri merujuk pada UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 88 dan PP No.48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Besaran UKT ditentukan dengan menghitung Unit Cost mahasiswa dalam satu semester. Unit Cost merupakan komponen biaya operasional yang diperlukan untuk proses pembelajaran dan utilitasnya di setiap wilayah diluar biaya investasi. Analisis ini memberi dasar formula untuk menghitung biaya pendidikan seorang mahasiswa selama mengikuti studi yang mencakup biaya langsung (gaji dan honor dosen, bahan habis pakai pembelajaran, sarana dan prasarana pembelajaran langsung) dan biaya tidak langsung (biaya SDM manajerial dan non dosen, sarana dan prasarana non pembelajaran, pemeliharaan, serta kegiatan pengembangan institusi berupa penelitian, kemahasiswaan, dan pengembangan program). Dengan formula ini diharapkan tidak ada lagi biaya tinggi untuk masuk PTN. “Pemerintah juga memberikan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang tentunya ini akan sangat membantu” tutur Prof.Dr.H.Ibnu Hajar Damanik M.Si. Kalau kondisi ini yang terjadi, apakah UKT murah akan terwujud? Mengingat kemungkinan besar Unit Cost dihitung berdasarkan biaya yang sudah berjalan tahun sebelumnya yang sudah terlanjur mahal.

Indeks pengukuran UKT di tiap universitas berbeda. Unimed mengklasifikasikan mahasiswa kedalam lima kategori besaran uang kuliah berdasarkan kemampuan ekonomis yaitu tidak mampu, sedang, menengah, mampu dan sangat mampu. Parameter ini diukur berdasarkan indikator-indikator tertentu yaitu surat penghasilan orang tua serta jumlah tanggungan, data pajak bumi dan bangunan, data pajak kendaraan bermotor, data kapasitas listrik dan surat keterangan dari lurah. “Bagaimana bila terjadi perubahan kondisi keuangan mahasiswa di tiap semesternya? Apakah dia tetap di golongan saat pendataan awal?” ujar Arif Amri selaku senat mahasiswa. Tentunya ini akan menjadi masalah besar jika tidak ada badan riset yang mengobservasi langsung program ini secara berkala. Pihak universitas harusnya menyediakan lembaga atau unit yang memantau hal ini secara objektif agar sasaran diterima tepat guna. Universitas juga harus bisa menjamin bahwa tidak ada lagi kutipan-kutipan liar yang dilakukan dosen kepada mahasiswa. Bapak Prof.Dr.H.Ibnu Hajar Damanik M.Si berkata “Program ini akan dipantau secara berkala dan yang paling penting harus ada kejujuran, sehingga akan terjaring secara objektif”. Ini artinya Unimed menjamin bahwa kebijakan ini akan berjalan secara tepat.

Banyak yang mengatakan bahwa hal ini terlalu dini untuk diterapkan di tahun ini. Ditilik dari sosialisasinya yang terkesan terlalu terburu-buru. Memang hal yang paling krusial adalah bagaimana agar konsep UKT dapat tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat umum. Mungkin kebijaksanaan ini adalah salah satu upaya Kemendikbud memulihkan namanya yang sempat tercoreng akibat kasus Ujian Nasional. Setiap kebijakan pasti ada yang pro dan kontra, ada plus dan ada minusnya. Hendaknya kita sebagai generasi muda menanggapi kritis dengan berfikiran positif. Pahami konsepnya secara jelas untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.