images

Uang Kuliah Tunggal, PERLUKAH?


Belum lekang ingatan tentang kontroversi ujian nasional, kini masyarakat Indonesia khususnya mahasiswa kembali dikagetkan dengan kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Universitas Negeri Medan sebagai salah satu pilar pendidikan mendapati gilirannya untuk mensosialisakan uang kuliah tunggal kepada mahasiswa Jumat, 24 Mei 2013 di auditorium. Kegiatan ini disosialisasikan oleh rektor unimed dan berlangsung selama satu jam per sesi yang diikuti 2 fakultas. Banyak civitas akademik yang hadir di acara ini. Bukan hal yang baru, beberapa perguruan tinggi memang sudah menerapkan kebijakan ini walau Dirjen Dikti mengetuk palu secara resmi untuk tahun akademik 2013/2014. Hal ini senada seperti yang dituturkan bapak Prof.Dr.H.Ibnu Hajar Damanik M.Si selaku rektor Unimed “Beberapa universitas sudah menerapkan kebijakan ini, tetapi dengan nama yang berbeda”. Bapak Pembantu Rektor III Prof. Dr. Binner Ambarita M.Pd ditemui di tempat yang sama juga mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mengelak dari kebijakan ini karena ini sudah ketetapan dari kemendikbud. Itu artinya UKT memang harus diterapkan dalam waktu dekat di seluruh PTN di Indonesia.

UKT merupakan kebijakan yang mengatur tentang regulasi seluruh pembayaran uang kuliah yang dibebankan kepada masyarakat untuk diringkas menjadi satu kali pembayaran tiap semester hingga lulus. Dasar hukum UKT sendiri merujuk pada UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 88 dan PP No.48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Besaran UKT ditentukan dengan menghitung Unit Cost mahasiswa dalam satu semester. Unit Cost merupakan komponen biaya operasional yang diperlukan untuk proses pembelajaran dan utilitasnya di setiap wilayah diluar biaya investasi. Analisis ini memberi dasar formula untuk menghitung biaya pendidikan seorang mahasiswa selama mengikuti studi yang mencakup biaya langsung (gaji dan honor dosen, bahan habis pakai pembelajaran, sarana dan prasarana pembelajaran langsung) dan biaya tidak langsung (biaya SDM manajerial dan non dosen, sarana dan prasarana non pembelajaran, pemeliharaan, serta kegiatan pengembangan institusi berupa penelitian, kemahasiswaan, dan pengembangan program). Dengan formula ini diharapkan tidak ada lagi biaya tinggi untuk masuk PTN. “Pemerintah juga memberikan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang tentunya ini akan sangat membantu” tutur Prof.Dr.H.Ibnu Hajar Damanik M.Si. Kalau kondisi ini yang terjadi, apakah UKT murah akan terwujud? Mengingat kemungkinan besar Unit Cost dihitung berdasarkan biaya yang sudah berjalan tahun sebelumnya yang sudah terlanjur mahal.

Indeks pengukuran UKT di tiap universitas berbeda. Unimed mengklasifikasikan mahasiswa kedalam lima kategori besaran uang kuliah berdasarkan kemampuan ekonomis yaitu tidak mampu, sedang, menengah, mampu dan sangat mampu. Parameter ini diukur berdasarkan indikator-indikator tertentu yaitu surat penghasilan orang tua serta jumlah tanggungan, data pajak bumi dan bangunan, data pajak kendaraan bermotor, data kapasitas listrik dan surat keterangan dari lurah. “Bagaimana bila terjadi perubahan kondisi keuangan mahasiswa di tiap semesternya? Apakah dia tetap di golongan saat pendataan awal?” ujar Arif Amri selaku senat mahasiswa. Tentunya ini akan menjadi masalah besar jika tidak ada badan riset yang mengobservasi langsung program ini secara berkala. Pihak universitas harusnya menyediakan lembaga atau unit yang memantau hal ini secara objektif agar sasaran diterima tepat guna. Universitas juga harus bisa menjamin bahwa tidak ada lagi kutipan-kutipan liar yang dilakukan dosen kepada mahasiswa. Bapak Prof.Dr.H.Ibnu Hajar Damanik M.Si berkata “Program ini akan dipantau secara berkala dan yang paling penting harus ada kejujuran, sehingga akan terjaring secara objektif”. Ini artinya Unimed menjamin bahwa kebijakan ini akan berjalan secara tepat.

Banyak yang mengatakan bahwa hal ini terlalu dini untuk diterapkan di tahun ini. Ditilik dari sosialisasinya yang terkesan terlalu terburu-buru. Memang hal yang paling krusial adalah bagaimana agar konsep UKT dapat tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat umum. Mungkin kebijaksanaan ini adalah salah satu upaya Kemendikbud memulihkan namanya yang sempat tercoreng akibat kasus Ujian Nasional. Setiap kebijakan pasti ada yang pro dan kontra, ada plus dan ada minusnya. Hendaknya kita sebagai generasi muda menanggapi kritis dengan berfikiran positif. Pahami konsepnya secara jelas untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.

About these ads

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s